Posts

Etika dan Profesi Advokat di Indonesia

By
--- # Etika dan Profesi Advokat di Indonesia ## Pendahuluan Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang berperan penting dalam menegakkan keadilan. Advokat bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Namun, profesi advokat tidak hanya soal keahlian hukum, melainkan juga harus dijalankan dengan ** etika profesi **. --- ## Landasan Hukum Profesi Advokat Di Indonesia, profesi advokat diatur dalam: * ** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ** * **Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)**, yang disepakati oleh organisasi-organisasi advokat . --- ## Peran dan Tugas Advokat 1. Memberikan konsultasi hukum kepada klien. 2. Membela kepentingan hukum klien di pengadilan maupun luar pengadilan. 3. Menjadi penasehat hukum dalam transaksi atau perjanjian. 4. Ikut serta dalam pembangunan hukum yang berkeadilan . --- ## Prinsip Etika Profesi Advokat Beberapa prinsip penting yang wajib dipatuhi advokat antara lain: 1. ** I...
Post a Comment
Read more

Hukum Ketenagakerjaan: Hak Pekerja Kontrak dan Tetap

By
--- # Hukum Ketenagakerjaan : Hak Pekerja Kontrak dan Tetap ## Pendahuluan Dunia kerja di Indonesia mengenal dua jenis status kepegawaian yang umum: ** pekerja kontrak ** (* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT *) dan ** pekerja tetap ** (* Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT *). Kedua jenis pekerja ini memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam ** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ** serta **Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)** beserta peraturan turunannya. --- ## Pekerja Kontrak (PKWT) Pekerja kontrak adalah pekerja yang terikat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. ### Karakteristik: * Masa kerja maksimal 5 tahun (termasuk perpanjangan, sesuai PP No. 35 Tahun 2021 ). * Cocok untuk pekerjaan yang bersifat sementara, musiman, atau proyek tertentu. * Hubungan kerja berakhir otomatis setelah masa kontrak selesai. ### Hak Pekerja Kontrak: 1. Upah sesuai kesepakatan dan peraturan ketenagakerjaan. 2. Jaminan sosial tenaga ker...
Post a Comment
Read more

Prosedur Membuat Kontrak yang Sah Menurut Hukum

By
--- # Prosedur Membuat Kontrak yang Sah Menurut Hukum ## Pendahuluan Dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari, perjanjian atau kontrak adalah hal yang sangat penting. Kontrak mengikat para pihak yang membuatnya sehingga memiliki konsekuensi hukum bila dilanggar. Namun, tidak semua perjanjian dianggap sah secara hukum. Di Indonesia, syarat sahnya perjanjian diatur dalam **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**. --- ## Syarat Sahnya Kontrak Menurut Pasal 1320 KUH Perdata Ada empat syarat utama agar kontrak dianggap sah: 1. ** Kesepakatan Para Pihak **    Kedua belah pihak harus sepakat tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. 2. ** Kecakapan Bertindak **    Pihak yang membuat kontrak harus cakap menurut hukum, misalnya sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. 3. ** Objek yang Jelas **    Perjanjian harus memiliki objek tertentu, misalnya barang, jasa, atau kewajiban yang disepakati. 4. ** Sebab yang Halal ** ...
Post a Comment
Read more

UU ITE: Apa Saja yang Harus Dihindari di Media Sosial?

By
--- # UU ITE : Apa Saja yang Harus Dihindari di Media Sosial? ## Pendahuluan Media sosial kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, kebebasan berekspresi di dunia digital tidak berarti tanpa batas. Di Indonesia, aktivitas bermedia sosial diatur oleh **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** beserta perubahannya. Banyak kasus hukum muncul karena pengguna media sosial tidak hati-hati dalam membuat konten. Oleh sebab itu, penting memahami apa saja yang **dilarang** menurut UU ITE. --- ## Larangan dalam UU ITE yang Perlu Dihindari 1. **Menyebarkan Hoaks (Berita Bohong)**    Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi bohong yang dapat menyesatkan masyarakat.    > Contoh: menyebarkan berita palsu tentang kesehatan atau isu politik. 2. **Menghina atau Mencemarkan Nama Baik**    Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.   ...
Post a Comment
Read more

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

By
--- # Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ## Pendahuluan Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua orang berperan sebagai **konsumen**. Baik ketika membeli makanan, menggunakan transportasi, hingga berlangganan layanan digital. Agar konsumen terlindungi dari kerugian akibat praktik usaha yang merugikan, Indonesia memiliki aturan khusus yang disebut ** Undang-Undang Perlindungan Konsumen **. --- ## Landasan Hukum Hukum perlindungan konsumen diatur dalam: * **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)** * Peraturan turunannya, seperti peraturan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). --- ## Hak Konsumen Menurut UUPK Berdasarkan Pasal 4 UUPK , konsumen memiliki hak, di antaranya: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa. 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang/jasa. 4. Hak untuk d...
Post a Comment
Read more

Apa Itu Asas Praduga Tak Bersalah?

By
--- # Apa Itu Asas Praduga Tak Bersalah? ## Pengertian Asas praduga tak bersalah (* presumption of innocence *) adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap **tidak bersalah** sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Di Indonesia, asas ini diatur dalam ** Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman **: > “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.” --- ## Tujuan Asas Praduga Tak Bersalah 1. **Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)**    Agar tidak ada orang yang dihukum sebelum terbukti bersalah. 2. **Menjaga Keadilan**    Hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hanya berdasarkan dugaan atau opini publik. 3. **Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan**    Agar aparat ...
Post a Comment
Read more

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Indonesia

By
--- # Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Indonesia ## Pendahuluan Konstitusi Indonesia, yaitu ** Undang-Undang Dasar 1945 **, tidak hanya mengatur struktur negara, tetapi juga menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak dan kewajiban ini menjadi dasar hubungan antara negara dan rakyat, sekaligus landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. --- ## Hak Warga Negara dalam UUD 1945 Beberapa hak dasar warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 antara lain: 1. ** Hak atas Kesetaraan di Hadapan Hukum **    → Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. 2. ** Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak **    → Pasal 27 ayat (2) menjamin setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. ** Hak Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul **    → Pasal 28 menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. 4. ** Hak Memeluk Agama **   ...
Post a Comment
Read more